Effectiveness of vessel sinking legal action in eradicating illegal fishing in the area of marine and fisheries resources monitoring base of Bitung, North Sulawesi

Abstract

Title (Bahasa Indonesia): Efektivitas tindakan hukum penenggelaman kapal dalam pemberantasan illegal fishingdi wilayah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara

 

This study aimed to assess the effectiveness of vessel sinking legal action to eradicate illegal fishing practices by the Ministry of Marine and Fisheries Affairs of Indonesia (MMFAI) in the area of Marine and Fisheries Resources MonitoringBase of Bitung (MFRMBB), North Sulawesi. The assessment was carried out by analysing five aspects, 1) regulations; 2) institutional functions, duties, and authority; 3) institutional programs and planning; 4) ideal conditions; and 5) stakeholder perceptions. The research used a method of ‘content analysis’ and questionnaire survey. The result showed that the implementation to sink foreign and ex-foreign vessels by MMFAI is a legal certainty according to fisheries regulations in Indonesia; it was conducted according to functions, duties, and authorities of the implemented institutions; was conducted well; and has achieved an ideal condition which was indicated by diminishing of illegal fishing practices; it was done according to fisheries regulations and stakeholder perceptions. Finally, it can be concluded that the legal action of vessel-sinking in MFRMBB was effective in eradicating illegal fishing practices.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektifitas tindakan penenggelaman kapal untuk memberantas illegal fishingoleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara. Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis 5 aspek, yaitu: 1) peraturan dan ketentuan; 2) fungsi, tugas, dan wewenang lembaga pelaksana; 3) program dan rencana lembaga pelaksana; 4) kondisi ideal; dan 5) persepsi stakeholder. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis isi (content analysis) dan survei menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukan, bahwa implementasi penenggelaman kapal asing dan eks asing yang dilakukan oleh KKP merupakan suatu kepastian hukum sesuai ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku; telah dilaksanakan sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan KKP RI; telah terlaksana dengan baik; dan telah mencapai kondisi ideal di mana ditandai dengan berkurangnya pelaku tindak pidana perikanan; serta tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang perikanan, menurut persepsi stakeholder. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa tindakan hukum penenggelaman kapal yang dilakukan di Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung adalah efektif dalam memberantas kegiatan illegal fishing.