Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara
DOI:
https://doi.org/10.35794/jpekd.52704.25.2.2024Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda pada data tahunan yang diperoleh dari periode 2005-2022, temuan penelitian menawarkan perspektif yang mendalam mengenai dinamika kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, meskipun ada peningkatan pada IPM, pengangguran, atau pertumbuhan ekonomi, belum tentu akan berdampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah, potensi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut akan menurun. Secara keseluruhan, ketika dilihat bersama-sama, semua variabel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meski IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak signifikan secara individu, namun pengeluaran pemerintah memegang peran kunci dalam upaya pengurangan kemiskinan di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, alokasi dan penggunaan anggaran pemerintah perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memberikan dampak optimal dalam penanggulangan kemiskinan.
Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan, Sulawesi Utara.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Estelita Monika Tungka, Mauna TH. B. Maramis, George M.V. Kawung

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.