Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu dan bagaimana penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu menunjukkan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan tindak pidana dan barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan peraturan perundang-undangan di bidang desain tata letak sirkuit terpadu dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda dan perlu diketahui tindak pidana yang bertentangan dengan bidang desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan. 2. Penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana dan meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana termasuk melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatataan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana juga melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti.

Kata kunci: Penyidikan tindak pidana, Desain tata letak sirkuit terpadu.