LEX CRIMEN

Current Issue

Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen

Published: 2025-11-27

Articles

TINJAUAN DAMPAK LINGKUNGAN OPERASIONAL PT.FUTAI DALAM MEMPRODUKSI PENGOLAHAN KERTAS DI KOTA BITUNG MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN

Elsa Bela Puspitasari Tampah
- PDF
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENIKAMAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI KOTA MANADO)

Pricelia Livia Mokaliran, Debby Telly Antow; Hironimus Taroreh
- PDF
PEROLEHAN OBJEK HAK WARIS WARGA NEGARA INDONESIA DI WILAYAH HUKUM SINGAPURA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb)

Nathanael; Devy Sondakh, Corneles DJ Massie
- PDF
PROBLEMATIKA TERHADAP PASAL 103 AYAT (1) DAN (4) PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN PELEGALAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KALANGAN ANAK REMAJA

Akmal Fayi Mahdang; Feiby Sesca Wewengkang, Maikel Kuntag
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TERHADAP PEMADAMAN : STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI MANADO

Kesya V. N. Korua; Ronny A. Maramis, Marthin L. Lambonan
- PDF
PERLINDUNGAN HAK DANA PENSIUN PEKERJA SWASTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Stievanno Gerry Bendah
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2024 NO.296/Pid.Sus/2023/PN Mnd)

Neville Jonathan Hizkia Gerungan, Edwin N. Tinangon; Lusy K.F.R Gerungan
- PDF
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2023

Dewetri Utiah
- PDF
IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP NETRALITAS DALAM PILKADA DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN

Gabriela Monika Tumbelaka
- PDF
KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aqnesia Bolang; Donald A. Rumokoy, Delasnova S. S. Lumintang
- PDF
ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN TANAH KELUARGA DI DESA MOLAS KECAMATAN BUNAKEN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

Mellyana Anggriani Tamara
- PDF
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT PASAL 12 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Christian N.W. Sampongai; Anna Wahongan, Mario Gerungan
- PDF
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SATELIT ASING UNTUK LAYANAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Yohanes Reynaldy Augusta
- PDF
KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024

Meisika Priskila Kawalo
- PDF
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLISI DI WILAYAH SULAWESI UTARA

Prisilia Cheril Pontoh
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PENERBIT BUKU ATAS DITEMUKANNYA PLAGIARISME

Jeilany Miranty Angelina Lanawaang
- PDF
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN

Josia Dellas Fernando Rumimpunu
- PDF
TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISIPLIN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PERANGKAT DESA DALAM TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA TOPE

Miranti Tahulending
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAWURAN ANTAR SISWA SMA DI KOTA MANADO

Rogers Excelsio Christo Piri
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Paskahren Tania Pomantow
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Gabriela Angel
- PDF
TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN TIDAK MENYETOR PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEBAGAI TINDAK PIDANA PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

Amelia Miriam Silvia Makaliwe
- PDF

View All Issues

LEX CRIMEN

Current Issue

Articles

TINJAUAN DAMPAK LINGKUNGAN OPERASIONAL PT.FUTAI DALAM MEMPRODUKSI PENGOLAHAN KERTAS DI KOTA BITUNG MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENIKAMAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI KOTA MANADO)

PEROLEHAN OBJEK HAK WARIS WARGA NEGARA INDONESIA DI WILAYAH HUKUM SINGAPURA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb)

PROBLEMATIKA TERHADAP PASAL 103 AYAT (1) DAN (4) PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN PELEGALAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KALANGAN ANAK REMAJA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TERHADAP PEMADAMAN : STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI MANADO

PERLINDUNGAN HAK DANA PENSIUN PEKERJA SWASTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2024 NO.296/Pid.Sus/2023/PN Mnd)

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2023

IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP NETRALITAS DALAM PILKADA DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN

KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN TANAH KELUARGA DI DESA MOLAS KECAMATAN BUNAKEN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT PASAL 12 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SATELIT ASING UNTUK LAYANAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLISI DI WILAYAH SULAWESI UTARA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PENERBIT BUKU ATAS DITEMUKANNYA PLAGIARISME

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISIPLIN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PERANGKAT DESA DALAM TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA TOPE

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAWURAN ANTAR SISWA SMA DI KOTA MANADO

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN TIDAK MENYETOR PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEBAGAI TINDAK PIDANA PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

Developed By

Information