PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS SERANGAN RANSOMWARE TERHADAP DATA ASET INFORMASI NEGARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan data aset informasi negara dan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas serangan ransomware terhadap data aset informasi negara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Di Indonesia, dasar hukum mengenai perlindungan aset informasi milik negara sebenarnya sudah tersedia, namun masih tersebar di berbagai regulasi yang berbeda-beda. Beberapa peraturan penting yang mengatur hal ini antara lain: Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur mengenai penggunaan serta keamanan sistem informasi elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi, termasuk data milik aparatur pemerintah, Peraturan Presiden mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengatur pengelolaan sistem elektronik dalam layanan pemerintahan, Peraturan dan kebijakan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang memiliki tugas utama menjaga keamanan siber, termasuk perlindungan terhadap data strategis negara. 2. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas serangan ransomware dapat diterapkan melalui ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 30, 32, 46, dan Pasal 27B. Pelaku yang terbukti melakukan akses tanpa hak, perusakan data, dan pemerasan secara elektronik dapat dijatuhi pidana sesuai asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia. Tindak pidana ransomware memenuhi unsur-unsur seperti akses tanpa hak, perusakan data, serta pemerasan melalui sistem elektronik. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan dan mensyaratkan adanya unsur perbuatan melawan hukum serta niat jahat (mens rea) dari pelaku.

Kata Kunci : ransomware, data aset informasi negara