KAJIAN YURIDIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kajian yuridis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik Desa (Kasus Korupsi Dana Desa Perangen, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud inisial NS) Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)disimpulkan : 1/Pengaturan pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini Keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” 2) Mekanisme pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (Pasal 54 UU Desa). Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa termasuk dalam bagian dari pendapatan desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APB Desa. dilaksanakan Pengelolaan berdasarkan Dana Desa harus prinsip-prisip, diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa. Kata Kunci: Kajian Yuridis, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik