KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Authors

  • Nancy C. P. N. Siahaan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan terdapat dalam Pasal 2, dan Pasal 3. Undang-undang ini menjelaskan berbagai bentuk korupsi, termasuk yang terkait dengan pengelolaan dana desa, serta sanksi pidana dapat dikenakan. 2. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dana desa menurut UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya sanksi yang terdiri atas tiga kategori utama, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan.

Kata Kunci : dana desa, korupsi

Downloads

Published

2025-09-26

Issue

Section

Articles