PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DAERAH SANGIHE (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang di hadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggalih mengenai pengaturan hukum serta dampak dari adanya penerapan hukum dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd). Penelitian menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP turut diterapkan karena terbukti adanya peran bersama antara terdakwa dan pihak lain dalam mewujudkan Tindak Pidana. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang di timbulkan Majelis Hakim menunjukan pedekatan hukum yang sebanding, dengan memperhatikan substansi perbuatan, keterkaitan alat bukti, serta korelasi antara peran Terdakwa dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Penanggulangan Bencana Alam