TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSYARATAN MEMPEROLEH PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh perumahan dan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum dan mekanisme penyaluran rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh perumahan telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga peraturan pelaksananya, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga negara. 2. Penerapan hukum dan mekanisme penyaluran rumah bagi MBR di Indonesia, khususnya di daerah seperti Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai skema bantuan seperti subsidi KPR FLPP dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi, belum optimalnya pengawasan, serta kurangnya edukasi hukum kepada calon penerima manfaat. Hal ini menyebabkan tidak meratanya akses MBR terhadap program perumahan dan masih ditemukannya penyalahgunaan bantuan di lapangan.

Kata Kunci : perjanjian kontrak karya, PT. Freeport Indonesia