TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum partai politik di Indonesia dan bagaimana   hak   dan   kewajiban   Partai   Politik  di  Indonesia  menurut   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011   tentang   Partai   Politik, sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.   Undang-Undang   Nomor   2 Tahun   2011   tentang Partai Politik mengatur ketentuan mengenai     partai     politik     mulai     dari pembentukan   partai   politik,   perubahan Anggaran   Dasar   dan   Anggaran   Rumah Tangga  partai  politik,  asas  dan  ciri  partai politik,  tujuan  dan  fungsi  partai  politik, hak     dan     kewajiban     partai politik, keanggotaan    dan    kedaulatan    anggota partai    politik,    organisasi    dan    tempat kedudukan   partai   politik,   kepengurusan partai    politik,    pengambilan    keputusan dalam   partai   politik,   rekrutmen   politik, peraturan   dan   keputusan   partai   politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan partai politik,    larangan    bagi    partai    politik, pembubaran    dan    penggabungan    partai politik,   hingga   pengawasan   dan   sanksi terhadap partai politik. 2. Hak dan kewajiban Partai Politik tertuang dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimulai dari hak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara sampai dengan  memperoleh     bantuan     keuangan     dari     Anggaran    Pendapatan    dan     Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan  perundang- undangan.

Kata kunci:  Tinjauan Yuridis, Hak Dan Kewajiban, Anggota Partai Politik.