KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Abstract

Penelitian ini membahas kajian hukum pembentukan daerah otonom baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada pengaturan hukum, persyaratan, serta implementasinya di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan desentralisasi untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan daerah, namun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan antarwilayah, dan kebijakan moratorium pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan DOB diatur secara rinci melalui persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang harus dipenuhi, mencakup aspek kewilayahan, kapasitas daerah, dan kelayakan administratif. Proses pembentukan meliputi tahap usulan, kajian kelayakan, pembahasan DPR, penetapan sebagai daerah persiapan, hingga pengesahan melalui undang-undang. Implementasi di lapangan menunjukkan masih banyak DOB yang belum mandiri secara fiskal dan bergantung pada dana transfer pusat, sehingga pemerintah menerapkan moratorium sebagai bentuk diskresi untuk mengendalikan pemekaran dan memastikan kesiapan daerah. Studi kasus Provinsi Gorontalo menggambarkan pemekaran yang berhasil memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan pemerintah pusat. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentukan DOB dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kesiapan sumber daya, keuangan, dan tata kelola guna mencapai tujuan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Daerah Otonom Baru, Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Moratorium, Desentralisasi.