ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN DENMARK

Abstract

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa yang berdampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan dan pembangunan di suatu negara. Penanganan korupsi di berbagai negara memerlukan sistem hukum pidana yang efektif, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi menekankan penindakan dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, sedangkan di Denmark penekanan diberikan pada pencegahan melalui pengawasan independen, integritas aparatur, dan transparansi administrasi. Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan perbedaan orientasi hukum serta kelembagaan penegak hukum, namun keduanya sama-sama berkomitmen pada prinsip good governance dan supremasi hukum dalam upaya memberantas korupsi. Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, baik Indonesia maupun Denmark sama-sama memiliki komitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan good governance. Perbedaan ini memberikan gambaran bahwa setiap negara menyesuaikan strategi hukum pidana korupsi dengan kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan yang ada, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.

Kata kunci: korupsi, hukum pidana, perbandingan hukum, Indonesia, Denmark.