IMPLIKASI HUKUM PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 MENGENAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

Abstract

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan langkah strategis pemerintah dalam mereformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui model super holding. Pembentukan Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, memperkuat daya saing investasi nasional, serta menciptakan kepastian hukum bagi pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan. Namun demikian, perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan yuridis mengenai status hukum aset Danantara serta batas tanggung jawab negara sebagai pemegang saham dalam perspektif doktrin separate legal entity dan business judgment rule. Permasalahan ini semakin kompleks akibat masih adanya disharmoni antara Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap risiko bisnis dan pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai status aset Danantara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta mengkaji implikasi perubahan struktur permodalan BUMN terhadap batas tanggung jawab negara sebagai pemegang saham. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah mengarah pada penguatan prinsip pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai kekayaan korporasi melalui pengelolaan Danantara. Akan tetapi, masih terdapat disharmoni pengaturan dengan rezim keuangan negara yang berpotensi menimbulkan dualisme interpretasi mengenai status hukum aset dan pertanggungjawaban atas kerugian investasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan penerapan doktrin separate legal entity dan business judgment rule agar Danantara memiliki kepastian hukum, mampu menjalankan fungsi investasi secara profesional, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Danantara, Badan Usaha Milik Negara, Separate Legal Entity, Business Judgment Rule, Kekayaan Negara yang Dipisahkan