PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA RUMAH ATAS TANAH SENGKETA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Abstract
Sewa-menyewa rumah merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Permasalahan hukum muncul ketika rumah yang menjadi objek sewa berada di atas tanah yang disengketakan sehingga penyewa sebagai pihak ketiga yang beritikad baik berpotensi mengalami kerugian meskipun tidak terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sewa-menyewa rumah menurut peraturan perundang-undangan Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum bagi penyewa rumah atas tanah sengketa di Kabupaten Biak Numfor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sewa-menyewa rumah didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penyewa yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum atas haknya untuk menikmati objek sewa secara aman dan tenteram. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif melalui perjanjian tertulis, pemeriksaan status hukum tanah, dan keterbukaan informasi mengenai objek sewa, serta secara represif melalui mediasi, tuntutan pemenuhan perjanjian, pengembalian uang sewa, ganti rugi, maupun penyelesaian melalui pengadilan. Sengketa pertanahan di Kabupaten Biak Numfor yang dapat melibatkan klaim hak ulayat memerlukan penyelesaian yang memperhatikan kepastian hukum, keberadaan hak masyarakat adat, dan perlindungan terhadap penyewa sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penyewa Rumah; Tanah Sengketa; Biak Numfor; Peraturan Perundang-Undangan.
