PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERUPA VOICE CLONING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK1

Abstract

Perkembangan artificial intelligence (ai) telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga melahirkan bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah voice cloning, yaitu teknologi yang mampu meniru karakteristik suara seseorang dengan tingkat kemiripan yang tinggi sehingga berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, maupun manipulasi Informasi Elektronik. Perkembangan teknologi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan pengaturan hukum penyalahgunaan voice cloning.

            Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyalahgunaan artificial intelligence  berupa voice cloning menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menganalisis akibat hukum terhadap pelaku penyalahgunaan artificial intelligence berupa voice cloning. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan artificial intelligence berupa voice cloning belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, berbagai bentuk penyalahgunaan voice cloning masih dapat dijangkau melalui ketentuan Pasal 26, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28 ayat (1), serta Pasal 35 beserta ketentuan pidananya. Dengan demikian, tidak terdapat kekosongan hukum secara mutlak (rechtsvacuum), melainkan hanya terdapat kekosongan pengaturan secara spesifik terhadap teknologi voice cloning. Akibat hukum terhadap pelaku penyalahgunaan voice cloning berupa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ITE