IMPLEMENTASI SANKSI ADAT KAPA’ DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT PERKAWINAN SEBAGAI WUJUD KEADILAN RESTORATIF DI KECAMATAN BONGGAKARADENG KABUPATEN TANA TORAJA

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian dan implementasi  sanksi adat Kapa’ dalam penyelesain delik adat perkawinan di Kec Bonggakaradeng Kab Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sanksi adat Kapa’ di Kecamatan Bonggakaradeng dilaksanakan melalui forum kombongan, mulai dari pengaduan, pemeriksaan dan musyawarah, hingga penetapan sanksi oleh To Parengnge’ serta pemulihan hubungan kekerabatan. Besaran sanksi Kapa’ ditentukan berdasarkan strata tana’ pihak perempuan dan dalam praktiknya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik sekaligus pemulihan hubungan kekerabatan. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala, antara lain belum adanya pengakuan hukum formal yang jelas, potensi tumpang tindih dengan hukum positif, kesulitan pembuktian karena tidak didukung pencatatan administratif, serta belum adanya pedoman tertulis yang seragam antar-tongkonan. Selain itu, ketergantungan penentuan sanksi pada garis keturunan menimbulkan persoalan dalam kaitannya dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pergeseran nilai pada generasi muda juga menjadi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan sanksi adat Kapa’.

Kata Kunci : Kapa’; Delik Adat; Perkawinan Adat; Bonggakaradeng.