Evaluasi Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Abstract

Abstrak: Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan
menyampaikan pelaporan adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Kabupaten/Kota. Produk akhir dari SAKIP ialah LAKIP, yang adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk
mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, manfaat
dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1
tahun anggaran. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja
yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah optimal.
Hasil Penelitian yang diperoleh lalu dilakukan analisis untuk mengetahui Laporan Kinerja yang
terdapat dalam LAKIP BPKPD apakah sudah sesuai dangan format penyusunan LAKIP yang diatur
dalam PerMENPAN dan RB 53 Tahun 2014.
Kata kunci : LAKIP, Akuntabilitas, Kinerja
Abstract: Government agencies that are obliged to implement a performance accountability system
and reporting reporting are agencies from the Central Government, Regional Government,
Regency/City. The final product of SAKIP is LAKIP, which is a Performance Accountability Report for
Government Agencies. The Government Agency Performance Report (LAKIP) is deemed necessary to
determine the agency's ability in the vision, mission, and goals of the organization, the benefits of
LAKIP can be used as evaluation material for the relevant government agency for 1 fiscal year. This
study aims to determine whether the Performance Accountability Report in the Tomohon City
Financial and Regional Revenue Management Agency is optimal. The results of the research obtained
were then analyzed to determine whether the Performance Report contained in the BPKPD LAKIP
was in accordance with the format with the preparation of the LAKIP regulated in PerMENPAN and
RB 53 of 2014.
Keyword : LAKIP, Accountability, Perfomance