IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO(SITARO) (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Di Kabupaten Sitaro)

Abstract

ABSTRAK

Sampah sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan sampah di berbagai perkotan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolan sampah khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, yang masih bermasalah terkait dengan pengelolaannya yang dianggap tidak efektif. Indicator yang digunakan adalah teori George C. Edward III tentang empat pilar utama dalam menilai implementasi kebijakan, yaitu: Struktur Birokrasi,Sumber Daya,Disposisi,Komunikasi.Hasil Penelitian menunjukan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan,kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif.Dari sisi birokrasi sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tidak memliki struktur yang panjang, namun masih terdapat kekurangan engenai bagian-bagian khusus terkait dengan bidang yang menangani sampah.Dari sisi sumber daya manusia juga masih terdapat kekurangan disamping sarana dan prasarana penunjang.Dari sisi disposisi terkait komitmen aparat sebenarnya sudah baik namun masih sering terjadi kelalaian, sedangkan terkait komunikasi masih kurang intensif dan kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi di kecamatan.Masalah-masalah tersebut di perparah dengan tidak adanya perda yang dapat dijadikan acuan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, terkait dengan pengelolaan sampah.

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

 

 

ABSTRACT

Waste as a result of various activities in human life or as a result of a natural process, which often causes serious problems in various cities in the world. The problem of waste in various urban areas does not only threaten the beauty and cleanliness aspects of the city, but will also have a negative impact on environmental preservation and public health if not handled properly. In Law Number 18 of 2008 concerning waste management, waste management is an activity that is regulated both comprehensively and continuously which includes waste reduction and handling aimed at improving public health and environmental quality benefits as well as turning waste into a resource. This research was conducted to see and determine the implementation of waste management policies, especially by the Department of Environment and Land in Sitaro District, which are still having problems related to their ineffective management. The indicator used is the theory of George C. Edward III regarding the four main pillars in assessing policy implementation, namely: Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, Communication. The results showed that in general, it has been functioning and realized, although the results have not been fully effective. From the bureaucratic side, the Department of Environment and Land does not actually have a long structure, but there are still shortcomings regarding special sections related to the field that deals with waste. In terms of human resources, there are still deficiencies in addition to supporting facilities and infrastructure. In terms of disposition regarding the commitment of the apparatus, it is actually good but there are still frequent negligence, while the communication is still less intensive and there is a lack of enthusiasm for the community in following the socialization in the sub-district. These problems are exacerbated by the absence of a regional regulation that can be used as a reference by the Department of Environment and Land in Sitaro Regency regarding waste management.

 

Keywords: Policy Implementation; Waste management; Department of Environment and Land