Implementasi Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi Utara

Abstract

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, terkait dengan pengarusutamaan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan fokus mengkaji terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut.  Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) tentang indikator dalam mengevalusi sebuah kebijakan. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi komunikasi dan struktur birokrasi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sudah dapat dikatakan baik dan memadai. Namun dari sisi sumber daya manusia yang masih kurang. Hal ini diperparah dengan minimnya dana yang tersedia. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan sebagaimana dengan yang diharapkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengarusutamaan Gender

ABSTRACT

This article examines the implementation of policies carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection of North Sulawesi Province, related to gender mainstreaming. By using qualitative methods, this research will focus on examining the various obstacles faced in the process of implementing the policy. The study was conducted using the approach proposed by George C. Edwards III (1980) regarding indicators in evaluating a policy. The findings of the study illustrate that in terms of communication and bureaucratic structure owned by the Office of Women's Empowerment and Child Protection of North Sulawesi Province, it can be said to be good and adequate. However, in terms of human resources are still lacking. This is exacerbated by the lack of available funds. With these data it can be concluded that the process of implementing the policy has not gone as expected.

Keywords: Policy Implementation; Gender Mainstreaming