Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Perlindungan Masyarakat Keturunan Indonesia Di Mindanao Filipina Selatan

Abstract

Problematika perbatasan Indonesia - Filipina, yang mengacu pada aktivitas lintas batas, menciptakan permasalahan status kewarganegaraan. Terkhusus kepada Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, Filipina Selatan yang berjumlah 8.745 orang (warga Sangihe - Talaud). Bagaimana kemudian strategi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan perlindungan terhadap Warga Keturunan Indonesia di Mindanao?. Penelitian ini menggunakan welfare state theory sebagai acuan analisis sikap pemerintah Indonesia untuk pengambilan langkah terhadap perlindungan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, penelitian ini juga menggunakan konsep kewarganegaraan dari hukum atau konstitusi negara Indonesia maupun Filipina untuk memudahkan alur pikir dalam melihat permasalahan status kewarganegaraan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan historiografis antara warga Sangihe - Talaud, dengan warga Mindanao, sebagai dasar pemahaman sumber permasalahan lintas batas dan status kewarganegaraan. Selain itu menjelaskan Joint Commision for Bilateral Cooperation Indonesia-Filipina 2014 yang menjadi momen terciptanya Mandatory Consular Notification dan program Pendaftaran dan Konfirmasi WNI, yang mana kedua instrumen tersebut adalah jalur pemerintah Indonesia untuk menciptakan perlindungan yang sustainable dan masif terhadap Warga Keturunan Indonesia di Filipina. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, pemerintah Indonesia dengan segala kompetensinya, menciptakan akses terhadap perlindungan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, melalui hasil JCBC Indonesia - Filipina 2014, dan untuk memaksimalkan tugas perlindungan pemerintah Indonesia, maka Warga Keturunan Indonesia perlu mendapatkan status WNI sehingga dapat terhubung dengan segala akses jaminan kesejahteraan sebagai perlindungan.

Kata Kunci       :     Strategi; Perlindungan; Warga Keturunan Indonesia; Perbatasan Indonesia-Filipina

ABSTRACT

The Indonesia - Philippines border problem, which refers to cross-border activities, creates problems of citizenship status. Especially for Persons of Indonesian Descent in Mindanao, Southern Philippines, included 8,745 people (Sangihe - Talaud). What is the Indonesian government's strategy in dealing with the problem of protecting Persons of Indonesian Descent in Mindanao?. This study uses welfare state theory as a reference for analyzing the strategy of the Indonesian government to take steps towards the protection of Indonesian Descent in Mindanao, this research also uses the citizenship concept, taken from Indonesian and Philippines constitutions, to facilitate understanding in looking at issues of citizenship status of PIDs. This study then explains the historiographical relationship between the Sangihe - Talaud residents, and the Mindanao people, as basis to understanding the sources of cross-border problems and citizenship status. This research also explains the 2014 Joint Commission for Bilateral Cooperation between Indonesia and the Philippines, which became the moment for the creation of the Mandatory Consular Notification and the Pendaftaran dan Konfirmasi WNI Program, both agreement are the Indonesian government's path to create sustainable and massive protection for PID in Philippines. Results of this study reveal that, the Indonesian government with all its power, creates access to the protection of PIDs in Mindanao, through JCBC Indonesia - Philippines 2014, and for maximum protection duties, Indonesian Citizens need to obtain citizenship status as WNI, so they can connected with all access to welfare insurance as protection.

Keywords         : Strategy; Protection; Citizens of Indonesian Descent; Indonesia-Philippines Border