Kinerja Unit Metrologi Legal Dalam Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Kota Manado

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja UPTD Metrologi Legal Kota Manado dalam memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sebagai bagian dari upaya memastikan keakuratan alat ukur dalam transaksi perdagangan. Pelayanan metrologi legal merupakan amanat UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 23 Tahun 2014, serta Permendag No. 24 Tahun 2024, yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian dilakukan dengan menggunakan konsep kinerja organisasi menurut Sugiyono yang mencakup kualitas, kuantitas, dan efisiensi kinerja. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja UPTD Metrologi Legal Kota Manado berada pada kategori cukup, namun belum optimal. Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan didukung oleh petugas bersertifikat serta peralatan standar yang memadai. Meskipun demikian, penerapan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya tera ulang masih rendah, jangkauan pelayanan belum merata di seluruh wilayah, dan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran turut mempengaruhi efektivitas pelayanan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masih banyak UTTP yang belum terlayani secara berkala. Secara keseluruhan, peningkatan sosialisasi, perluasan cakupan pelayanan, serta penguatan dukungan kebijakan dan sumber daya diperlukan agar UPTD Metrologi Legal Kota Manado dapat menjalankan pelayanan metrologi legal secara lebih optimal dan memenuhi standar pelayanan publik.

Kata Kunci : Kinerja, Metrologi Legal, Tera danTera Ulang, Pelayanan Publik   ABSTRACT This study aims to assess the performance of the Manado City Legal Metrology Technical Implementation Unit (UPTD) in providing calibration and recalibration services for measuring, measuring, weighing, and equipment (UTTP) as part of efforts to ensure the accuracy of measuring instruments in trade transactions. Legal metrology services are mandated by Law No. 2 of 1981, Law No. 23 of 2014, and Minister of Trade Regulation No. 24 of 2024, which emphasize the role of local governments in providing professional, accountable, and consumer-protection-oriented public services. This study employed qualitative methods, with the assessment conducted using Sugiyono's concept of organizational performance, which encompasses quality, quantity, and efficiency. In general, the results indicate that the performance of the Manado City Legal Metrology Technical Implementation Unit (UPTD) is adequate, but not yet optimal. The implementation of calibration and recalibration services complies with applicable regulations and is supported by certified personnel and adequate standard equipment. However, implementation in the field still faces several obstacles. Business actors' awareness of the importance of re-calibration remains low, service coverage is not evenly distributed across all regions, and limited human resources and budgets also impact service effectiveness. These factors mean that many UTTPs still lack regular service. Overall, increased outreach, expanded service coverage, and strengthened policy and resource support are needed to ensure the Manado City Legal Metrology Technical Implementation Unit (UPTD) can provide legal metrology services more optimally and meet public service standards. Keywords: Performance, Legal Metrology, Calibration and Re-Calibration, Public Service