TATA KELOLA PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DI KELURAHAN TATAHADENG KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Abstract

ABSTRAK

Dalam pelaksanaanya tata kelola pemerintah kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan di kelurahan Tatahadeng yang ada di Kecamatan Siau Timur belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan, hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat kelurahan terhadap tata kelola alokasi anggaran kelurahan khususnya di kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur dimana kurangnya informasi kepada masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan, dan untuk apa anggaran tersebut digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan dari tiga faktor tata pemerintahan yang baik yaitu melihat Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor Transparansi pemerintah kelurahan dan perangkat yang ada beserta lembaga pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik, dimana pada saat diadakan musrembang lurah tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang akan digunakan dan berapa persen anggaran yang digunakan untuk tiap program yang akan dijalankan, dari faktor Partisipasi dinilai masih kurang, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan pada masyarakat, dari faktor Akuntabilitas dinilai cukup baik jika dilihat dari kewajiban melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan.

 

Kata Kunci : Tata Kelola, Pemerintah Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan

 

 

ABSTRACT

In the implementation of urban village government governance of the kelurahan budget allocation in the Tatahadeng sub-district in East Siau District, it has not been fully implemented based on regulations, this is indicated by the problem that the implementation of the duties and functions of the village apparatus has not been maximal in the management of the village budget allocations, especially in the sub-district. Tatahadeng Kecamatan Siau Timur where there is a lack of information to the public about the village budget allocations, and what the budget is used for. The purpose of this research is to find out how the governance of the kelurahan against the budget allocation for the kelurahan. This study uses a qualitative method based on three factors of good governance, namely looking at transparency, participation, and accountability. The results showed that the transparency factor of the village government and existing instruments and community empowerment institutions had not been implemented properly, where at the time the village meeting was held, the lurah was not transparent in providing information about the amount of budget to be used and what percentage of the budget was used for each program that would be used. carried out, from the participation factor is considered still lacking, due to the lack of socialization from the urban village government to the community, from the Accountability factor it is considered quite good when seen from the obligation to report every activity carried out.

 

Keywords: Governance, Village Government, Village Fund Allocation