PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI DESA MALOLA KECAMATAN KUMELEMBUAI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Abstract

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana desa tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat desa dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di desa. Partisipasi dalam konteks pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Bukan secara komprehensif untuk mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah desa dan BPD belum bisa menjamin bahwa seluruh usul masyarakat dalam Musrenbang akan direalisasikan dalam APBDes. Musrenbang merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan Musrenbang tidak efektif. Pertama, prinsip partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Kedua, prinsip responsive, Musrenbang kurang ditopang oleh pembangunan organisasi-organisasi rakyat. Demokrasi tidak mungkin berdiri tanpa adanya rakyat yang terorganisir. Ketiga, prinsip holistic, proposal Musrenbang sering disabotase oleh birokrasi korup peninggalan kolonialisme. Dalam banyak kasus, proposal Musrenbang dari desa tidak diwakili oleh delegasi yang ditunjuk rakyat. Akan tetapi, pada tingkat desa, forum Musrenbang berpotensi dimajukan oleh gerakan rakyat. Asalkan bisa membangkitkan partisipasi rakyat di dalamnya, maka forum Musrenbang di tingkat lokal bisa menjadi alat untuk memaksa pemerintahan lokal merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat.

 

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Musrenbang

 

 

ABSTRACT

The participation of the village community in the preparation of a village development plan should be a measure of the extent to which the village develops the values of good village governance in the wheels of government. The involvement of village communities in a broad sense must be encouraged through both regulation and the creation of an ideal climate for democratization in the village. Participation in the context of the implementation of the Village Development Planning Consultation (Musrembang) is actually more understood as the contribution of the village community to increasing the effectiveness and efficiency of development. Not comprehensively to promote democratization and empowerment of village communities in decision-making for development financing, so the village government and BPD cannot guarantee that all community proposals in the Musrenbang will be realized in the APBDes. Musrenbang is the mandate of Law Number 25 of 2004 concerning the national development planning system. With this Musrenbang, it is hoped that many people can participate in the development process. The government wants the development process to be initiated from below. There are several problems that cause the Musrenbang to be ineffective. First, the principle of people's participation in the Musrenbang process is minimal. Second, the principle of responsiveness, the Musrenbang is less supported by the development of people's organizations. Democracy is impossible without an organized people. Third, holistic principles, Musrenbang proposals are often sabotaged by the corrupt bureaucracy left over from colonialism. In many cases, Musrenbang proposals from villages were not represented by delegates appointed by the people. However, at the village level, the Musrenbang forum has the potential to be promoted by the people's movement. As long as it can generate people's participation in it, the Musrenbang forum at the local level can be a tool to force local governments to respond to the pressing needs of the people.

 

Keywords: Community Participation; Musrenbang