IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Abstract

ABSTRAK

Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis saat ini. Fakta menunjukan perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat†sedangkan implikasinya sangatlah luas, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan public adalah kehadiran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kehadiran PTSP mempunyai tujuan untuk memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Namun dibeberapa tempat termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, tujuan tersebut belum bisa terwujud. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai problem yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga belum bisa memenuhi tugas dan kewajibannya tersebut.  Dalam upayanya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai penyelenggara Perizinan dan terbentuk dari sebuah proses dalam rangka pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mencari pola yang terbaik dalam memberikan pelayanan Perizinan dan kepada masyarakat, terkendala oleh beberapa permasalahan seperti, sarana prasarana yang dimiliki, sumber daya manusia yang tersedia, komitmen dari pihak-pihak yang terlibat, yang diperparah dengan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang belum maksimal. Oleh sebab itu berbagai upaya yang komprehensif dan terpadu juga perlu dilakukan, agar dinas ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang di harapkan.

 

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

 

 

ABSTRACT

Public services are becoming an increasingly strategic policy issue today. The facts show that the improvement of public services in Indonesia tends to "run in place" while the implications are very broad, especially in the economic sector. One of the government's efforts to improve public services is the presence of One Stop Services (PTSP). The presence of PTSP has the aim of shortening the service process, realizing a service process that is fast, easy, inexpensive, transparent, sure and affordable and to bring and provide a wider range of services to the community. However, in several places, including Sangihe Islands Regency, this goal has not yet been realized. This research will identify various problems faced by the Integrated Licensing Service Agency of Sangihe Islands Regency, so that it cannot fulfill its duties and obligations. In its efforts, the Sangihe Islands Regency Integrated Licensing Service Agency, as the organizer of licensing and was formed from a process in the framework of the Sangihe Islands Regency government looking for the best pattern in providing licensing services and to the community, constrained by several problems such as, owned infrastructure, resources available human beings, commitment from the parties involved, which is exacerbated by the socialization that has not been maximized. Therefore, various comprehensive and integrated efforts also need to be made, so that this service can carry out its duties and functions as expected.

 

Keywords: Implementation, One Stop Integrated Service System (PTSP).