Peran Elit Politik Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antar Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Abstract

Konflik tapal batas yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu antara  Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) disebabkan karena dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayah yang berada di lokasi tambang emas PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya telah digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi khususnya peran dari para elite politik. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi ke lokasi penelitian dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dalam penyelesaian konflik tersebut kedua pihak masih menunggu hasil keputusan dari menteri dalam negeri. Dalam upaya penyelesaian masalah tapal batas yang dilakukan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan tetap berpedoman pada kemendagri  tentang penetapan batas daerah yaitu peraturan kemendagri nomor 76 tahun 2012, dan kemudian diubah melalui permendagri nomor 141 tahun 2017, yang mana kewenangan memfasilitasi batas daerah dalam provinsi adalah Gubernur dan kemudian apabila tidak bersepakat perselisihan ini diambil ahli oleh Presiden dalam hal ini menteri dalam negeri.

Kata Kunci: Peran; Elit Politik; Konflik Tapal Batas

ABSTRACT

The boundary conflict that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely between Bolaang Mongondow (Bolmong) Regency and South Bolaang Mongondow (Bolsel) Regency, was caused by the two districts claiming each other for the area located at the PT gold mine location. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Bolaang Mongondow Regency believes that its area has been shifted approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative research methods with a descriptive qualitative approach, this research will examine how efforts are made to resolve conflicts that occur, especially the role of political elites. Data collection techniques in this research were carried out through interviews with informants, observations at the research location and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that in resolving the conflict both parties are still waiting for the results of the decision from the Minister of Home Affairs. In an effort to resolve the boundary problem carried out by the South Bolaang Mongondow Government, it continues to be guided by the Ministry of Home Affairs regarding the determination of regional boundaries, namely Ministry of Home Affairs regulation number 76 of 2012, and then amended through Minister of Home Affairs Regulation number 141 of 2017, where the authority to facilitate regional boundaries within the province is the Governor and then If there is no agreement on this dispute, an expert will be taken by the President, in this case the Minister of Home Affairs.

Keywords: Role; Political Elite; Boundary Conflict