Vol 6, No 3 (2018)

Lex Administratum

e journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  Universitas Sam Ratulangi, Manado

Table of Contents

Articles

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
Jonathan Reggie Muntuan
PDF
PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Einstein E. Lalamentik
PDF
PRAPERADILAN SEBAGAI SALAH SATU KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI ATAS PENERAPAN UPAYA PAKSA OLEH POLISI/JAKSA MENURUT PERMA NO. 4 TAHUN 2016
Irene Debby Uguy
PDF
KAJIAN YURIDIS PROSES PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Miracle G. H. Lontoh
PDF
KEDUDUKAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DESA DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG
Chilik Handayani Gonibala
PDF
KEBIJAKAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Falen Jovana Mandagi
PDF
PERAN DAN FUNGSI BANK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1999 Jo UU NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA
Jenniver Veronica Graziani
PDF
ATURAN DAN HAK WARGA NEGARA ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA DALAM MENJALANKAN SISTEM PASAR MODAL
George Hendrik Frans
PDF
PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014
Ovaldo Sepang
PDF
TANGGUNG JAWAB BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
Surya Kusuma
PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT PASAL 7B UUD 1945
Gracia Janice Wulanary Kondoy
PDF
PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Aprilia B. T. Pontororing
PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Budianto Eldist Daud Tamin
PDF
KAJIAN YURIDIS PEMERINTAH DESA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Junita Karaeng
PDF
KEWENANGAN PELAYANAN DIBIDANG PERTANAHAN DALAM OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI DAERAH
Ivena Tirta Maleke
PDF
SENGKETA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA BANGUNAN GEDUNG DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Irfan Reinaldo
PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Silvia Rahmawati Lahopang
PDF
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Ikfa Nur Arfinda
PDF
DAYA KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2003 JO PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
Erik Yesak
PDF
PERSPEKTIF PERUBAHAN PERUNDANG – UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KAJIAN TERHADAP TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Christel Billy Pitoy
PDF