Sikap Politik Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019

Authors

  • Octavian Alfrits Manyanua Universitas Sam Ratulangi
  • Burhan Niode Universitas Sam Ratulangi
  • Trilke Tulung Universitas Sam Ratulangi

DOI:

https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52212

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana sikap Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam rangka menyelesaikan konflik sengketa klaim di Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana sikap pemerintah Indonesia dimasa Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019 dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dari hasil penelitian tergambar bahwa sikap Indonesia dalam menangani konflik wilayah perairan Natuna dengan China adalah dengan melakukan litigasi yaitu menggunakan pengadilan internasional dalam permasalahan ini. hal itu dilakukan karena kedua negara bisa mengajukan gugatan dan bantahannya masing-masing. Indonesia juga menggunakan cara komunikasi internasional agar bisa dibicarakan dengan baik, harmonis, dan damai. Terakhir Indonesia juga menggunakan pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan, pendekatan keamanan, pendeketan hukum dan diplomasi serta pendekatan kerjasama ekonomi. Dampak konflik klaim China di laut Natuna Utara terhadap hubungan diplomatic Indonesia dengan China tidak terlalu signifikan, buktinya pada era Jokowi Indonesia beberapa kali mengunjungi Tiongkok untuk membahas kerjasama dalam bidang ekonomi, pembangunan, maritim, pajak, antariksa, BUMN & BankChina dan industry & Infrastruktur. Sepertinya Indonesia berfokus pada kerjasama dengan Tiongkok tanpa memperdulikan masalah batas wilayah Natuna Utara dan Laut China Selatan.

 

Kata Kunci: Sikap Politik; Indonesia; Laut China Selatan

 

ABSTRACT

This article examines how Indonesia's attitude during the Joko Widodo administration in order to resolve conflict over claims in the South China Sea. By using a qualitative descriptive method, this research will describe the attitude of the Indonesian government during President Joko Widodo's administration in the 2014-2019 period in efforts to resolve the conflict that occurred in the South China Sea. From the research results, it is clear that Indonesia's attitude in handling the conflict over the Natuna waters with China is by conducting litigation, namely using international courts in this matter. This was done because both countries could submit their own complaints and objections. Indonesia also uses international communication methods so that it can be discussed well, harmoniously and peacefully. Lastly, Indonesia also uses a geopolitical approach, a defense approach, a security approach, a legal and diplomatic approach and an economic cooperation approach. The impact of the conflict over China's claims in the North Natuna Sea on Indonesia's diplomatic relations with China is not very significant, the proof is that during the Jokowi era, Indonesia visited China several times to discuss cooperation in the fields of economics, development, maritime, tax, space, BUMN & Bank China and industry & infrastructure. It seems that Indonesia is focused on cooperation with China without paying attention to the border issues of North Natuna and the South China Sea.

 

Keywords: Political Attitudes; Indonesia; South China Sea

Downloads

Published

2023-11-02

How to Cite

Manyanua, O. A., Niode, B., & Tulung, T. (2023). Sikap Politik Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 12(4), 500–520. https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52212