PENERAPAN E-GOVERNMENT DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG PELAYANAN HUKUM KANWIL KEMENKUMHAM SULUT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi E-Government dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan tinjauan pustaka, E-Government memiliki potensi untuk mendorong efisiensi dalam administrasi, memperluas akses terhadap layanan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Keberhasilan implementasi E-Government dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi, komitmen dari pihak pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan E-Government memberikan dampak positif, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya dukungan regulasi, keterbatasan anggaran, kebutuhan akan pengembangan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi aparatur negara. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya peningkatan investasi dalam hal regulasi pendukung, alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur teknologi informasi, edukasi masyarakat, serta pelatihan berkesinambungan bagi pegawai. Selain itu, disarankan juga adanya perekrutan pegawai yang sesuai dengan kompetensi bidangnya, pelaksanaan evaluasi layanan publik secara berkala, dan penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, akademisi, serta komunitas masyarakat di Sulawesi Utara. Implementasi dari rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas E-Government dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.