Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Et Societatis

Articles

• KAJIAN HUKUM WEWENANG KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI UTARA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

  Sandra Paula Binambuni

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

  Anneke V. Ansow

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DI WILAYAH TANGKAPAN IKAN (FISHING GROUND)

  Victor O. Mamoto

  • PDF

• KLAUSUL ARBITRASE DAN PENERAPANNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

  Daru Tyas Wibawa

  • PDF

• IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

  Poulin Puansalaing

  • PDF

• PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012

  Sylvana Ellen Senduk

  • PDF

• KAJIAN HAK ANAK ATAS PEMISAHAN PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN MENURUT HAM (STUDI KASUS DI RUTAN DAN LAPAS KOTA TERNATE)

  Ratih do Umar

  • PDF

• HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

  Wawan Ernawan

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PT. EPA KARUNIA LINES DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT

  Billova M. Gelose

  • PDF

• KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PER-MEN/2014 TERHADAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

  Kodrat Twin Riskiyanti

  • PDF

• ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN SULAWESI UTARA

  Nabila Basalama

  • PDF

• KEDUDUKAN SAKSI KORBAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

  Mekri Norton Kumajas

  • PDF

• KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

  Marhcel R. Maramis

  • PDF