Vol 6, No 2 (2018)

Lex Administratum

e journal pada bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Table of Contents

Articles

TUGAS, FUNGSI DAN DISKRESI HAKIM UNTUK MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
Dina Natalia Kumampung
PDF
PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PEMBENTUKAN HUKUM MENURUT UU NO. 48 TAHUN 2009
Pricilia Caroline
PDF
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 030/SKLN-IV/2006)
Eka Nurwanto Mangalung
PDF
PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR WARGA DI TIMIKA PAPUA BERDASARKAN PASAL 50 UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
Punius Murib
PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP ASAS RETROAKTIF MENURUT PASAL 28 I AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Regain Given Kilala
LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Waraney Damongilala
PDF
LEGALITAS TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor: 37P/HUM/2017
Kartika Kamurahang
PDF
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT UUD 1945 DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA
Juan Ray Yehezkiel Ratu
PDF
ANALISIS YURIDIS FUNGSI LEGISLASI DPR BERSAMA PRESIDEN DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA
Glend M. Ruusen
PDF
PENGARUH PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN (PRESIDENSIAL) MENURUT PASAL 6A UUD 1945
Fazrin Basalamah
PDF
CONTEMPT OF COURT (PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN) KAITANNYA DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI MENURUT UU NO. 48 TAHUN 2009
Wellem A. E. Wasia
PDF
TUGAS DAN FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Prisilia Maria Mamesah
PDF
TITIK SINGGUNG KEWENANGAN PERUBAHAN PERUNDANG – UNDANGAN ANTARA BADAN LEGISLATIF DAN BADAN YUDIKATIF (STUDI TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA)
Riska Pratiwi Djaman
PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA LOPANA SATU KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018)
Jouri Febrino Makasengku
PDF