Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK Abstract   PDF
Kiani Irena Maki
 
Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Abstract   PDF
Ikfa Nur Arfinda
 
Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTIM PERWAKILAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 Abstract   PDF
Muqsit Rafif Gani
 
Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN DAERAH DI ERA OTONOMI Abstract   PDF
Yulius Dagilaha
 
Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum KEWENANGAN DPR DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG PASCA PUTUSAN MK NO.27/PUU-XI/2013 Abstract   PDF
Sindi Marita Tora
 
Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum KEWENANGAN EKSEKUTIF DALAM MELAKUKAN PRATINJAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 Abstract   PDF
Santa Pricilia Gabriel Tulenan
 
Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHSEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH Abstract   PDF
Ronald M. M. Goni
 
Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract   PDF
Gratia Debora Mumu
 
Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum KEWENANGAN JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 Abstract   PDF
Fryner Really Maukar
 
Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract   PDF
Kezia Laloan
 
Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU DI DAERAH Abstract   PDF
A. R. Faudji
 
Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU ILEGAL Abstract   PDF
Yolanda Defrity Rompas
 
Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYELENGGARA NEGARA Abstract   PDF
Hitler Willyam Rompas
 
Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PEREKRUTAN HAKIM MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL Abstract   PDF
Clinton Mukuan
 
Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum KEWENANGAN KPK DALAM MENCEGAH SESEORANG BEPERGIAN KE LUAR NEGERI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Abstract   PDF
Yeice Novia Sengkeh
 
Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN YUDICIAL REVIEW PADA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Abstract   PDF
Denyaty Denyaty
 
Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Abstract   PDF
Imam Karim
 
Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945 Abstract   PDF
Herdiantor H. Lalenoh
 
Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 Abstract   PDF
Magdalena E. J. Sarkol
 
Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA Abstract   PDF
Jeremy L. C. Sanger
 
Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum KEWENANGAN MPR DALAM MEMUTUSKAN PEMBERHENTIAN TERHADAP PRESIDEN (IMPEACHMENT) DITINJAU DARI PASAL 3 AYAT (3) UUD 1945 Abstract   PDF
Muhamad T. A. Liputo
 
Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Abstract   PDF
Winsen Franco Rantung
 
Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum KEWENANGAN PEJABAT SEMENTARA (PJS) GUBERNUR DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Abstract   PDF
Mario Ferdinandus Manengkey
 
Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum KEWENANGAN PELAYANAN DIBIDANG PERTANAHAN DALAM OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI DAERAH Abstract   PDF
Ivena Tirta Maleke
 
Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TARAF EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT (TINJAUAN YURIDIS UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Abstract   PDF
Heru Susanto
 
326 - 350 of 935 Items << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>