Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum

E Journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2015-11-05

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Jelly N. Sendow
- PDF
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Deisy Bawole
- PDF
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Janesandre Palilingan
- PDF
STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH KOMUNAL ASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

Arming Sorisi
- PDF
KEDUDUKAN PERATURAN DPRD DALAM RANGKA OPTIMALISASI PERATURAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA

Jandi Oklen Waleleng
- PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB BANK BAGI KARYAWAN BANK DAN NASABAH PADA RESIKO LAYANAN PICK UP SERVICE PERBANKAN

Stephanie Chyntia Elisabeth Langitan
- PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Magdalena E. J. Sarkol
- PDF
PENGAWASAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

Jufri Jufri
- PDF
IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Andre Kalesaran
- PDF
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Rilly Lihu
- PDF
KONSEP PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM DEMOKRASI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA PASCA REFORMASI

Khathryna Ihcent Pelealu
- PDF
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Joice M. E. Tasiam
- PDF
TUNTUTAN TINDAK PIDANA TERHADAP KEGIATAN BISNIS YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI BADAN HUKUM

Reyske Oktavia Salindeho
- PDF
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Nelly Pinangkaan
- PDF

Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH KOMUNAL ASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

KEDUDUKAN PERATURAN DPRD DALAM RANGKA OPTIMALISASI PERATURAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB BANK BAGI KARYAWAN BANK DAN NASABAH PADA RESIKO LAYANAN PICK UP SERVICE PERBANKAN

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

PENGAWASAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

KONSEP PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM DEMOKRASI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA PASCA REFORMASI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

TUNTUTAN TINDAK PIDANA TERHADAP KEGIATAN BISNIS YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI BADAN HUKUM

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Developed By

Information