Vol. 1 No. 1 (2013): Lex administratum

Articles

• DAMPAK ILLEGAL LOGGING TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM SATWA YANG DILINDUNGI

  Lisa Auhara

  • PDF

• PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000

  Evans Emanuel Sinulingga

  • PDF

• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PENGANUT ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA

  Ponthieva Tanmaela

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM KESELAMATAN PELAYARAN DITINJAU DARI UU PELAYARAN NO.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

  Randy Aguw

  • PDF

• FUNGSI DPR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DI BIDANG TERTENTU TERHADAP BANK INDONESIA

  Arthika Yacobus

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 2002

  Irfan Eato

  • PDF

• PEMBATALAN JUAL BELI TANAH KARENA TIDAK TERLAKSANANYA PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH

  Fariska Manggara

  • PDF

• PENERAPAN HUKUM PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BUMN BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

  Verawaty Mokoagow

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN MINAHASA UTARA DAN KOTA BITUNG

  Trevina Dumanauw

  • PDF

• TUGAS DAN WEWENANG BPK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN/D

  Andini Rahmayanti Pontoh

  • PDF

• KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP MPR) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

  Fitri Meilany Langi

  • PDF

• EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  Ryando Tuwaidan

  • PDF