ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DOI:
https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50301Abstrak
Abstrak. Kajian ini mencoba mengupas kinerja keuangan pemerintah daerah pasca desentralisasi fiskal dengan menganalisis rasio keuangan pada laporan realisasi APBD 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara periode 2015-2018. Hasil pengukuran menunjukkan rasio desentralisasi fiskal masih sangat rendah di bawah 20%, ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat juga sangat tinggi diikuti dengan pengelolaan PAD yang kurang efektif. Temuan mengindikasikan bahwa secara umum adanya desentralisasi fiskal tidak mendorong kemandirian daerah khususnya di kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Referensi
Aswarodi. (2001). Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, Bunga Rampai Manajemn Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Davey, K. (1982). Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Jakarta: UI-Press.
Digdowiseiso, K. (2016). Governance, Fiscal Decentralization, And Growth In Indonesia. Populis, 1-18.
Elia, R. (1997). Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku. Prisma, 39-50.
Fadli, & Faisal. (2014). Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal:Case Study Provinces in east and west Indonesia year 2006-1012. Journal of Economics and Sustainable Development, 45-55.
Halim, a. (2002). Akuntansi ektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 53-64.
Indramawan, D. (2018). Impact of Financial Performance of Local Government on Human Development Index in Papua. Simposium Naisional Keuangan Negara, 1247-1272
Karamoy, H., & Tulung, J. E. (2020). The Effect of Banking Risk on Indonesian Regional Development Bank. Banks and Bank Systems, 15(2), 130-137
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM.
Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). ANDI.
Mojambo, G. A., Tulung, J. E., & Saerang, R. T. (2020). The Influence of Top Management Team (TMT) Characteristics Toward Indonesian Banks Financial Performance During the Digital Era (2014-2018). JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 7(1).
Muda, I., & Naibaho, R. (2018). Variables Influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126, 1315-1755.
Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). Public Finance In Theory and Practice, Fifth Edition. USA: Mc Graw Hill.
Oentarto, S. M. (2004). Perumusan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah. Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UAD Press.
Olivia, G. (2018). Menkeu: Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi. Retrieved from Kontan.Co.Id.: https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-ketergantungan-apbd-pada-dana-transfer-daerah-sangat-tinggi
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
UGM, F. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Laporan Akhir Penelitian.
