Vol. 4 No. 2 (2016): Lex Et Societatis

E Journal Pada Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2016-02-09

Articles

PENERTIBAN PERJUDIAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Tessani Justishine Tarore
- PDF
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANGKATAN ANAK SECARA ILLEGAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Jemy Manueke
- PDF
KAJIAN JURIDIS KORBAN SALAH TANGKAP OLEH POLISI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Nathalia Waturandang
- PDF
PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

Daud Lapasi
- PDF
PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DISIDANG PENGADILAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pratiwi Citra Wado
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Patrick Deo Linelejan
- PDF
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KERACUNAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANGâ€“UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Risma Duma Sari Lumban Batu
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) YANG MELAKUKAN DESERSI

Rinaldo F. Waworundeng
- PDF
PRINSIP DAN PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007

Oliver Graziano
- PDF
EKSISTENSI PIDANA MATI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Christ Septian Mulyono
- PDF
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Hery Darmawan
- Untitled
TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGATUR LALULINTAS PENERBANGAN MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009

Menly Oktavianus Motto
- PDF
TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT SINDIKASI MENURUT PERATURAN PERBANKAN

Stivenly Christian Sumual
- PDF
TANGGUNG GUGAT TENAGA MEDIS TERHADAP PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAUPETIKAR

Andreas Wenur
- PDF
TAHAPAN DAN PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN

Agung Akbar Lamsu
- PDF
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN

Yokseni Pangulili
- PDF
KEDUDUKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Christian Mamahit
- PDF
HAK TERPIDANAN MATI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

Astuty R. Nou
- PDF
FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT KUHAP

Dedy Vengki Matahari
- PDF
EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Ensis Marwan Kay
- PDF

Vol. 4 No. 2 (2016): Lex Et Societatis

Articles

PENERTIBAN PERJUDIAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANGKATAN ANAK SECARA ILLEGAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

KAJIAN JURIDIS KORBAN SALAH TANGKAP OLEH POLISI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DISIDANG PENGADILAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KERACUNAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANGâ€“UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) YANG MELAKUKAN DESERSI

PRINSIP DAN PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007

EKSISTENSI PIDANA MATI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGATUR LALULINTAS PENERBANGAN MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009

TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT SINDIKASI MENURUT PERATURAN PERBANKAN

TANGGUNG GUGAT TENAGA MEDIS TERHADAP PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAUPETIKAR

TAHAPAN DAN PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN

KEDUDUKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

HAK TERPIDANAN MATI DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT KUHAP

EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Developed By

Information

statcounter

flagcounter