|
Issue |
Title |
|
Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum |
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 |
Abstract
PDF
|
Thalia Anjella Sarah Montolalu |
|
Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum |
KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
Abstract
PDF
|
Immanuel C. Liwe |
|
Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum |
KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DALAM PENYELESAIAN HARTA PAILIT DALAM PERADILAN |
Abstract
PDF
|
Taufiq H. Takalao |
|
Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum |
KEWENANGAN ICC (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN |
Abstract
PDF
|
Olivia Olivia |
|
Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum |
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi di Desa Sailal dan Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara) |
Abstract
PDF
|
Benasto Tetepa |
|
Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum |
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILUKADA (STUDI TENTANG MONEY POLITIK DAN NETRALITAS ASN) |
Abstract
PDF
|
Apri Wibowo |
|
Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum |
KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PROGRAM ISI SIARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 |
Abstract
PDF
|
Feibe A. Kasengkang |
|
Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum |
KEWENANGAN KPK DALAM PENANGANAN KASUS TIPIKOR DI LINGKUNGAN TNI MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK |
Abstract
PDF
|
Ones Marsahala Panungkunan Pakpahan |
|
Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum |
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2014 JO. UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS |
Abstract
PDF
|
Qadryan R. Sumaryono |
|
Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum |
KEWENANGAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS |
Abstract
PDF
|
Rossel Ezra Johannes Tuwaidan |
|
Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum |
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERLAKUAKAN SANKSI ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN |
Abstract
PDF
|
Glen Lampus |
|
Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum |
KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PADA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH |
Abstract
PDF
|
Fitri Ubaidillah Umaaya |
|
Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum |
KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA |
Abstract
PDF
|
Addien Iftitah |
|
Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum |
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG INVESTASI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2014 Jo UU NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH |
Abstract
PDF
|
Dolvein Malendes |
|
Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum |
KEWENANGAN PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
Abstract
PDF
|
Afri Lasabuda |
|
Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum |
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN DITINJAU DARI UU NO 36 TAHUN 1999 |
Abstract
PDF
|
Lendo Theo Engelbert |
|
Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum |
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG |
Abstract
PDF
|
Noula Hillary Makauli |
|
Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum |
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN |
Abstract
PDF
|
Fitransyah Jainahu |
|
Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum |
KEWENANGAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT |
Abstract
PDF
|
Sarah D. L. Roeroe |
|
Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum |
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA |
Abstract
PDF
|
Bobby Rantung |
|
Vol 10, No 6 (2022): Lex Privatum |
KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 |
Abstract
PDF
|
Julyans Lendo |
|
Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum |
KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 |
Abstract
PDF
|
Jelvitson Stevy Budiman |
|
Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum |
KEWENANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS |
Abstract
PDF
|
Krisdianto R. Maradesa |
|
Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum |
KEWENANGAN TRIBUNAL INTERNASIONAL HUKUM LAUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELAUTAN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT PBB TAHUN 1982 |
Abstract
PDF
|
Marsita Kantjai |
|
Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum |
KEWENANGAN WALIKOTA BITUNG DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG |
Abstract
PDF
|
Rosilin Masihor |
|
476 - 500 of 1385 Items |
<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> |