|
Issue |
Title |
|
Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum |
KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI BERDASARKAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH |
Abstract
PDF
|
Giovanni Rondonuwu |
|
Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum |
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN REASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 |
Abstract
PDF
|
Nickie Sepang |
|
Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum |
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338 |
Abstract
PDF
|
Regina Veronika Wauran |
|
Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum |
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT |
Abstract
PDF
|
Fandri Entiman Nae |
|
Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum |
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN PERSERTIFIKASIAN TANAH MELALUI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) |
Abstract
PDF
|
Eman Chrisna Aldiro Rampi |
|
Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum |
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 |
Abstract
PDF
|
Rifky Dapar |
|
Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum |
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI TANPA MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) |
Abstract
PDF
|
Claudia D. P. Sumual |
|
Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum |
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UUPA |
Abstract
PDF
|
Suwahyuwomo Suwahyuwono |
|
Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum |
KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME |
Abstract
PDF
|
Selina Kella |
|
Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum |
KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN |
Abstract
PDF
|
Andreanto Kala |
|
Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum |
KERJASAMA INTERPOL DALAM PENANGANAN INTERNATIONAL CRIME MENURUT UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2002 |
Abstract
PDF
|
Jen Rivaldi Sjamsudin |
|
Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum |
KERJASAMA PEMERINTAH DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BARANG ATAU JASA YANG DIPERDAGANGKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN |
Abstract
PDF
|
Ida Ayu Komang Krisma |
|
Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum |
KESALAHAN DOKTER DAN SANKSINYA |
Abstract
PDF
|
Fano Franklin Singal |
|
Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum |
KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN |
Abstract
PDF
|
Mirza N. R. Poli |
|
Vol 10, No 6 (2022): Lex Privatum |
KESETARAAN KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA FRANCHISOR DAN FRANCHISEE DALAM PRAKTIK FRANCHISE (WARALABA) DI INDONESIA |
Abstract
PDF
|
R. Satria Fitro Ramadhan Yusuf |
|
Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum |
KETENTUAN PIDANA AKIBAT MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA INDONESIA ATAU ASING MEMASUKI KAWASAN UDARA TERLARANG DAN TERBATAS |
Abstract
PDF
|
Galileo Singal |
|
Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum |
KETENTUAN PIDANA BAGI BADAN HUKUM APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG RUMAH SUSUN |
Abstract
PDF
|
Kimberly Skolastika Kembau |
|
Vol 10, No 4 (2022): Lex Privatum |
KETENTUAN PIDANA BAGI NAKHODA KAPAL PERIKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR |
Abstract
PDF
|
Julia Loing |
|
Vol 10, No 6 (2022): Lex Privatum |
KETENTUAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO |
Abstract
PDF
|
Natania Languju |
|
Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum |
KETENTUAN PIDANA DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
Abstract
PDF
|
Kezia Hinonaung |
|
Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum |
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN UDARA NIAGA DI INDONESIA |
Abstract
PDF
|
Zahputra Taufik Hamzah |
|
Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum |
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN INVESTOR (INVESTOR PROTECTION) PASAR MODAL |
Abstract
PDF
|
Julia F. C. Mamuntu |
|
Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum |
KEWAJIBAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DALAM MEMPERTIMBANGKAN MEMORI BANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING DARI ASPEK HUKUM ACARA PERDATA |
Abstract
PDF
|
Wirda Latiki |
|
Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum |
KEWAJIBAN KORPORASI TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PERUSAHAAN BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA |
Abstract
PDF
|
Humaira Safira Wahyudi |
|
Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum |
KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDKAN NASIONAL |
Abstract
PDF
|
Rizky Rinaldy Inkiriwang |
|
451 - 475 of 1385 Items |
<< < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> |