Vol. 8 No. 9 (2019): Lex Crimen

Articles

• WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

  Frido Stevan Karundeng

  • PDF

• UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR IMPOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

  Rina Sofiana

  • PDF

• PENAHANAN YANG DILAKUKAN SETELAH PUTUSAN PENGADILAN MENURUT KUHAP

  Gerald S. E. Rorong

  • PDF

• TINDAK PIDANA PELANGGARAN FUNGSI JALAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

  Wandri I. K. Tumewu

  • PDF

• ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRAKTEK PRADILAN PIDANA

  Pricylia Eunike Tatuhas

  • PDF

• SISTEM PEMBUKTIAN DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

  Maikel Koroba

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG TERJERAT TINDAK PIDANA KORUPSI

  Natalia Puasa

  • PDF

• PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

  Joune Barao

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TENTANG EUTHANASIA MENURUT KUHP

  Irianto Korowa

  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIPENGARUHI MINUMAN KERAS

  Rivaldo Fransischo Datau

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBEDAAN TINDAK PIDANA POLITIK DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME

  Dasrila W. D. Siregar

  • PDF