Vol. 10 No. 7 (2021): Lex Crimen

E Journal pada Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2021-07-16

Articles

KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Joshua Porayouw
- PDF
PEMIDANAAN BAGI PENGANJUR TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 55 KUHP

Tinton Abadi
- PDF
PENYERAHAN BERKAS PENYIDIKAN PERKARA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Liberty Keni
- PDF
SYARAT PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Florencia Soleman
- PDF
REHABILITASI DAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT KUHAP

Novaldy Mumek
- PDF
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009

Saharuddin Saharuddin
- PDF
PENGGUNAAN JERAT LISTRIK BERAKIBAT JATUHNYA KORBAN DARI SUDUT TINDAK PIDANA DAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA

Timotheos Liow
- PDF
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MASIH DIBAWAH UMUR

Kathryin Malue
- PDF
KEWENANGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Daniel Armanado Weyasu
- PDF
KAJIAN YURIDIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Melania Lukow
- PDF
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Anggilita M. H. Soetardjo
- PDF
SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA

Fien Ratih Kabuhung
- PDF
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGIMPOR DAN MENGELOLA SAMPAH TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Rendy F. Tayuyun
- PDF
PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-VI/2008 DAN NOMOR 2/PUU-VII/2009

Brilliant Lintong
- PDF
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Inda Pongantung
- PDF
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Desy P. Lapasau
- PDF
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Nadya Regina Pang
- PDF
KAJIAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Devy Inovany Irianty
- PDF
PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI ERA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020

Juliorevo J. Siby
- PDF
SANKSI PIDANA BAGI PENEGAK HUKUM YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Prima Daeng
- PDF
EKSISTENSI PIDANA ADAT DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (ANALISIS KONSEPSI RANCANGAN KUHP)

Evelyn Hasibuan
- PDF
PRINSIP YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Reynaldo Tampi
- PDF

Vol. 10 No. 7 (2021): Lex Crimen

Articles

KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEMIDANAAN BAGI PENGANJUR TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 55 KUHP

PENYERAHAN BERKAS PENYIDIKAN PERKARA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

SYARAT PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

REHABILITASI DAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT KUHAP

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009

PENGGUNAAN JERAT LISTRIK BERAKIBAT JATUHNYA KORBAN DARI SUDUT TINDAK PIDANA DAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MASIH DIBAWAH UMUR

KEWENANGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

KAJIAN YURIDIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGIMPOR DAN MENGELOLA SAMPAH TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-VI/2008 DAN NOMOR 2/PUU-VII/2009

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

KAJIAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI ERA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020

SANKSI PIDANA BAGI PENEGAK HUKUM YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

EKSISTENSI PIDANA ADAT DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (ANALISIS KONSEPSI RANCANGAN KUHP)

PRINSIP YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Developed By

Information