Vol. 11 No. 3 (2022): Lex Crimen

Published: 2022-04-21

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Rajwa Raidha Adudu
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

Jonathan Piere Runtuwarow
- PDF
KEDUDUKAN DAN PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Cevyn Oktavianus Taroreh
- PDF
ASPEK HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Christian Agung Selang
- PDF
DELIK MENGABAIKAN KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT ATAU NIAT MELAKUKAN KEJAHATAN TERTENTU MENURUT PASAL 164 DAN PASAL 165 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Zainal Abidin
- PDF
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Geraldo Lamongi
- PDF
PENYIDIKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS DI BIDANG PERDAGANGAN

Jilly Gabriela Pangerapan
- PDF
WEWENANG KHUSUS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Freisy Anjeli Tewuh
- PDF
IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Richard Rumengan
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PROSTITUSI ONLINE, DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Michelle Serenina Milania Pinontoan
- PDF
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLYING) BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Shania Junishia Pratiwi
- PDF
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DENGAN MODUS CARDING MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Hizkia Eliezer Malalangi
- PDF
WEWENANG KHUSUS PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PATEN

Fransiskus Geraldo Ponto
- PDF
WEWENANG KHUSUS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Stevly Malimpo
- PDF
TINJAUAN HUKUM PERTAMBAHAN WILAYAH NEGARA AKIBAT REKLAMASI PANTAI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Cavin Rumajar
- PDF
MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PRAKTIK MONOPOLI YANG MENGHALANGI PELAKU USAHA TERTENTU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG SAMA PADA PASAR YANG BERSANGKUTAN)

Aldy Kaumbur
- PDF
KEDUDUKAN MANADO OCEAN DECLARATION (MOD) 2009 DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Alsen Damongilala
- PDF
TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENIMBULKAN PERSANGKAAN SESEORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 318 AYAT (1) KUHP

Meivy Mentang
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME BERBENTUK PHISING DI INDONESIA

Leticia Malunsenge, Cornelis Massie, Ronald Rorie
- PDF
KAJIAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dian Ahmad
- PDF
PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Drivi Ponamon
- PDF
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Glorya Tesalonika Timpua
- PDF
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Glorya Tesalonika Timpua
- PDF
PENERAPAN AJARAN DEELNEMING DALAM MEMBERANTAS KASUS TINDAK PIDANA PERAGANGAN ORANG

David K Palar
- PDF
SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG USAHA PERASURANSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Rifky Mario Kumesan
- PDF
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Stefani Windiyanti Bawuna
- PDF
TINJAUAN TERHADAP PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (JURIDISCHE LEVERING) KARENA ADANYA PERJANJIAN JUAL BELI

Johanes Yemima Kilapong, Hendrik Pondaag, Vecky Yanni Gosal
- PDF

Vol. 11 No. 3 (2022): Lex Crimen

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

KEDUDUKAN DAN PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ASPEK HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

DELIK MENGABAIKAN KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT ATAU NIAT MELAKUKAN KEJAHATAN TERTENTU MENURUT PASAL 164 DAN PASAL 165 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA

PENYIDIKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS DI BIDANG PERDAGANGAN

WEWENANG KHUSUS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PROSTITUSI ONLINE, DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLYING) BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DENGAN MODUS CARDING MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

WEWENANG KHUSUS PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PATEN

WEWENANG KHUSUS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG PENGUSAHAAN PANAS BUMI

TINJAUAN HUKUM PERTAMBAHAN WILAYAH NEGARA AKIBAT REKLAMASI PANTAI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PRAKTIK MONOPOLI YANG MENGHALANGI PELAKU USAHA TERTENTU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG SAMA PADA PASAR YANG BERSANGKUTAN)

KEDUDUKAN MANADO OCEAN DECLARATION (MOD) 2009 DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENIMBULKAN PERSANGKAAN SESEORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 318 AYAT (1) KUHP

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME BERBENTUK PHISING DI INDONESIA

KAJIAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PENERAPAN AJARAN DEELNEMING DALAM MEMBERANTAS KASUS TINDAK PIDANA PERAGANGAN ORANG

SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG USAHA PERASURANSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

TINJAUAN TERHADAP PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (JURIDISCHE LEVERING) KARENA ADANYA PERJANJIAN JUAL BELI

Developed By

Information