KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PEDESAAN DIPULAU KABARUAN (Studi dikantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud)

Abstract

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara integral dan menyeluruh untuk itu usaha-usaha pembangunan dalam tiap-tiap wilayah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai kesegala bidang. Peran sektor transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia tetapi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara baik melalui pembangunan jangka panjang. Peran transportasi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia, dan cukup tersedia secara baik serta terjangkau oleh daya beli masyarakat yang ada di Pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pengembangan trasportasi pedesaan di Pulau Kabaruan (Transportasi Laut). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan pelabuhan dan pengoperasiannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan di awasi oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga harus memperhatikan berbagai aspek sosial di lingkungan sekitar yang baik secara langsung atau tidak langsung akan terpengaruh dengan keberadaan pelabuhan nantinya. Sebagai contoh ketersediaan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, fasilitas air bersih yang masyarakat perlukan, serta aktivitas pelabuhan yang menimbulkan udara kotor, dan suara bising. Hal ini merupakan masalah yang kurang diperhatikan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemerintah cenderung memperhatikan aspek internal untuk menunjang pelabuhan tersebut, namun hal itu juga belum dilakukan secara maksimal, sehingga pelabuhan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peran pemerintah pusat dalam mengontrol pengeluaran alokasi dana dan pengawasan pembangunan pelabuhan, disertai dengan peran aktif pemerintah daerah dalam pengoperasiannya Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pengembangan, Transportasi, Pedesaan.