Vol. 3 No. 4 (2015): Lex Administratum

E Journal Bagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Published: 2015-08-02

Articles

KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 DITINJAU DARI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI

Theodoron B. V. Runtuwene
- PDF
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Ida Ayu Eling Purnama Sari
- PDF
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHSEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH

Ronald M. M. Goni
- PDF
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU DI DAERAH

A. R. Faudji
- PDF
PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA SISTEM HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Taufik Hidayat
- PDF
KONSEP NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN KONSTITUSI PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA

Oikurnia Adler Ainer Zega
- PDF
FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA MANADO PERIODE 2014-2019 TERHADAP KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nopesius Bawembang
- PDF
PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK SIPIL DAN POLITIK PEREMPUAN DALAM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Pingkan Gerungan
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TATA RUANG DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Rommy Fernando Mandey
- PDF
KAJIAN TENTANG KERANGKA HUKUM NASIONAL DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

Harold Fayol Lumempouw
- PDF
PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

Aner Maisini
- PDF
KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MODEL EKOWISATA DI KOTA MANADO

Darwin Barani
- PDF

Vol. 3 No. 4 (2015): Lex Administratum

Articles

KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 DITINJAU DARI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHSEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU DI DAERAH

PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA SISTEM HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

KONSEP NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN KONSTITUSI PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA

FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA MANADO PERIODE 2014-2019 TERHADAP KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK SIPIL DAN POLITIK PEREMPUAN DALAM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM TATA RUANG DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KAJIAN TENTANG KERANGKA HUKUM NASIONAL DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MODEL EKOWISATA DI KOTA MANADO

Developed By

Information