Vol. 7 No. 9 (2019): Lex Crimen

e journal pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2019-01-24

Articles

WEWENANG KHUSUS SEBAGAI PENYIDIK SESUAI HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ATAS MEREK TERDAFTAR

Martinus M. Wokas
- PDF
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PEJABAT IMIGRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Grantino Julio Warongan
- PDF
TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN PASAL 351 KUHP DAN UU NO.12/DRT 1951

Jeremy E. Sumampouw
- PDF
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAKAN MELANGGAR LARANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Allan Ryo Kalesaran
- PDF
JENIS-JENIS TINDAK PIDANA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Ericxon Verly Samuel Hutabarat
- PDF
PENERAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP DALAM KAITAN PUTUSAN MA NOMOR 1040 K/PID/2015

Aprilliya Chikita Dumais
- PDF
PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PASAL 277 KUHAP

Beyti Nur Alimah Van Goma
- PDF
PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU OLEH HAKIM DALAM KASUS KORUPSI

Juliani Grace Rori
- PDF
ANALISIS YURIDIS ATAS PENGENAAN PASAL 156A HURUF A KUHP PADA KASUS BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Trisfiani Fritin Betah
- PDF
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Andri Aryaditha Balau
- PDF
KAJIAN HUKUM TERHADAP WEWENANG PENUNTUT UMUM MEMBUAT SURAT DAKWAAN BERDASARKAN PASAL 14 HURUF D KUHAP

Ekklesia Pekan
- PDF
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PATEN OLEH PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Fariano K Suronoto
- PDF
EKSISTENSI TENTANG HAPUSNYA KEWENANGAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KUHP

Fitrianty Rezeki Sugeha
- PDF
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA AKIBAT DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Edo Marshel Pandahe
- PDF
PENGATURAN DAN PRAKTIK PENERAPAN PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 519 K/PID/2017)

KEvin Julio Tamboto
- PDF
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Kliuvert Marvellino Pattrick Ombuh
- PDF
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERASURANSIAN

Tio Purnama Musa
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT KUHAP

Morriis H. M. Kountur
- PDF
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Christovel Rezky Janes Tendean
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS HAK-HAK KONSUMEN

Atfri Makarawung
- PDF
PEMIDANAAN TERHADAP ORANG ATAU KORPORASI YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Virgina Pomandia
- PDF

Vol. 7 No. 9 (2019): Lex Crimen

Articles

WEWENANG KHUSUS SEBAGAI PENYIDIK SESUAI HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ATAS MEREK TERDAFTAR

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PEJABAT IMIGRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN PASAL 351 KUHP DAN UU NO.12/DRT 1951

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAKAN MELANGGAR LARANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

PENERAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP DALAM KAITAN PUTUSAN MA NOMOR 1040 K/PID/2015

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PASAL 277 KUHAP

PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU OLEH HAKIM DALAM KASUS KORUPSI

ANALISIS YURIDIS ATAS PENGENAAN PASAL 156A HURUF A KUHP PADA KASUS BASUKI TJAHAJA PURNAMA

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

KAJIAN HUKUM TERHADAP WEWENANG PENUNTUT UMUM MEMBUAT SURAT DAKWAAN BERDASARKAN PASAL 14 HURUF D KUHAP

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PATEN OLEH PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

EKSISTENSI TENTANG HAPUSNYA KEWENANGAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KUHP

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA AKIBAT DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

PENGATURAN DAN PRAKTIK PENERAPAN PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 519 K/PID/2017)

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERASURANSIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT KUHAP

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS HAK-HAK KONSUMEN

PEMIDANAAN TERHADAP ORANG ATAU KORPORASI YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Developed By

Information