Vol. 5 No. 2 (2017): Lex Privatum

e Journal pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2017-03-15

Articles

KAJIAN HUKUM TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016

Wempie Jh. Kumendong
- PDF
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENGOBATAN TRADISIONAL

Frangkiano B. Randang
- PDF
KAJIAN HUKUM TENTANG TANAH ADAT (KALAKERAN) DI MINAHASA MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1960

Andreyla Regina Nusa
- PDF
HUBUNGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DENGAN SEKTOR PERBANKAN

Javier Inkiriwang
- PDF
KEBERADAAN DAN PERAN HAK MENDISIPLINKAN (TUCHTRECHT) SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DI LUAR UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Robert Andario
- PDF
IMPLEMENTASI HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Devosit Malensang
- PDF
VISUM ET REPERTUM (VER) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP

Cliff Roring
- PDF
KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PASAL 1457 KUHPERDATA

Hendryan Thendean
- PDF
PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Sriwahyuni Podomi
- PDF
TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008

Virgi Tamboto
- PDF
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA DI WILAYAH ZEE INDONESIA (UU NO. 31 TAHUN 2004 jo UU NO. 45 TAHUN 2009)

Firman J. S. Sarkol
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL (NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT)

Yessenia M. Honandar
- PDF
PENGHAPUSAN LISENSI PATEN OLEH PEMEGANG HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Valentino M. Demmassabu
- PDF
KAJIAN TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Brenda Carundeng
- PDF
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Mikha Tombi
- PDF
PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA

Sabda S. Rumondor
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Yosia Herman
- PDF
TANGGUNG JAWAB KOMANDAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Benadito Rompas
- PDF
PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Tiarawati Poniskori
- PDF
KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ILLICIT ENRICHMENT) SEBAGAI SALAH SATU CARA DALAM MEMBERANTAS KORUPSI

Junior Willem John Latumeten
- PDF
TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Velda Verosa Ignasia Makadada

Vol. 5 No. 2 (2017): Lex Privatum

Articles

KAJIAN HUKUM TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENGOBATAN TRADISIONAL

KAJIAN HUKUM TENTANG TANAH ADAT (KALAKERAN) DI MINAHASA MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1960

HUBUNGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DENGAN SEKTOR PERBANKAN

KEBERADAAN DAN PERAN HAK MENDISIPLINKAN (TUCHTRECHT) SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DI LUAR UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

IMPLEMENTASI HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

VISUM ET REPERTUM (VER) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP

KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PASAL 1457 KUHPERDATA

PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA DI WILAYAH ZEE INDONESIA (UU NO. 31 TAHUN 2004 jo UU NO. 45 TAHUN 2009)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL (NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT)

PENGHAPUSAN LISENSI PATEN OLEH PEMEGANG HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

KAJIAN TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

TANGGUNG JAWAB KOMANDAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ILLICIT ENRICHMENT) SEBAGAI SALAH SATU CARA DALAM MEMBERANTAS KORUPSI

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Developed By

Information