Vol. 4 No. 5 (2016): Lex Privatum

e journal pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2016-07-12

Articles

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN LIKUIDASI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Alan Lembong
- PDF
PENGATURAN TENTANG PEMERATAAN PENDAPATAN PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009

Devie Devanti Timbalau
- PDF
TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Asri Wakkary
- PDF
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBERITAHUKAN IDENTITAS SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERDAGANGAN ORANG

Devi Tandayu
- PDF
PENTINGNYA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN UNTUK PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Migiel M. Tampanguma
- PDF
POLITIK HUKUM MENCIPTAKAN LEMBAGA PERADILAN YANG INDEPENDEN, WIBAWA DAN AKUNTABEL

Zaitun Shintia Djafar
- PDF
PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Jaya C. Manangin
- PDF
RELEVANSI HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tiara Claudia Ololah
- PDF
TINJAUAN ATAS EKSEKUSI FIDUSIA YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN

Kaisar M. B. Tawalujan
- PDF
ANALISIS HUKUM PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) KEPADA PIHAK KETIGA MENURUT PASAL 613 KUH PERDATA

Feronika Y. Yangin
- PDF
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN REASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992

Nickie Sepang
- PDF
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

Ramli Djafar
- PDF
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Pangemanan Michael Victorius
- PDF
TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Climen F. Senduk
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA (MEDEPLEGEN) MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP

Firmansyah Hilipito
- PDF
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI

Andreta Tumbelaka
- PDF
FUNGSI OTOPSI FORENSIK DANKEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KUHAP

Indra Makie
- PDF
KEKUATAN MENGIKAT STANDAR KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Diovanny Wagey
- PDF
KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995

Defrando Sambuaga
- PDF
PENERAPAN HUKUM DALAM PROSES VERFIKASI CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH MELALUI JALUR PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2015 (AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PILKADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA)

Trey Berhimpong
- PDF
PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM GUGATAN GANTI RUGI OLEH KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA

Rudolf Sam Mamengko
- PDF

Vol. 4 No. 5 (2016): Lex Privatum

Articles

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN LIKUIDASI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

PENGATURAN TENTANG PEMERATAAN PENDAPATAN PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009

TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBERITAHUKAN IDENTITAS SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERDAGANGAN ORANG

PENTINGNYA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN UNTUK PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

POLITIK HUKUM MENCIPTAKAN LEMBAGA PERADILAN YANG INDEPENDEN, WIBAWA DAN AKUNTABEL

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

RELEVANSI HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

TINJAUAN ATAS EKSEKUSI FIDUSIA YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN

ANALISIS HUKUM PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) KEPADA PIHAK KETIGA MENURUT PASAL 613 KUH PERDATA

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN REASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA (MEDEPLEGEN) MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP

WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI

FUNGSI OTOPSI FORENSIK DANKEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KUHAP

KEKUATAN MENGIKAT STANDAR KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995

PENERAPAN HUKUM DALAM PROSES VERFIKASI CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH MELALUI JALUR PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2015 (AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PILKADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA)

PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM GUGATAN GANTI RUGI OLEH KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA

Developed By

Information