Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 4 (2022): Lex Crimen KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN OLEH PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN AKIBAT KERUSAKAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Abstract   PDF
Justitio Revenly Sumual, Fonnyke Pongkorung, Youla Aguw
 
Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Abstract   PDF
Jefri K. R. Rantung
 
Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA Abstract   PDF
Charles Hani Samahati
 
Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Abstract   PDF
Christian Tambuwun
 
Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MENGINTEROGASI TERSANGKA MENURUT KUHAP Abstract   PDF
Brayen Doringin
 
Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen KEWAJIBAN POLISI (PENYIDIK) UNTUK MEMINTA OTOPSI (VISUM ET REPERTUM) TERHADAP KORBAN KEJAHATAN (KAJIAN PASAL 133 KUHAP) Abstract   PDF
Joan Dumais
 
Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen KEWENANANGAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Abstract   PDF
Mario Randy Lengkong
 
Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN ZAT-ZAT BERBAHAYA ATAU RACUN Abstract   PDF
Putri G. Kumean
 
Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen KEWENANGAN DAN PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract   PDF
Daniel Hendry Gilbert Waani
 
Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN Abstract   PDF
Immanuel Christophel Liwe
 
Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract   PDF
Gerald Makagiansar
 
Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract   PDF
Lintang Tesalonika Natalia Luntungan
 
Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MENURUT KUHAP Abstract   PDF
Ofriyanto Lantu
 
Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Abstract   PDF
Rudy Andriyo Sumual
 
Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA Abstract   PDF
Defry Tirta Tulangow
 
Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract   PDF
Ricci Tatengkeng Sindar
 
Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 Abstract   PDF
Novia Indriani Mamuaja
 
Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENGADILI KEJAHATAN INTERNASIONAL BAGI NEGARA NON PESERTA STATUTA ROMA 1998 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Abstract   PDF
Charles Frera Sumilat
 
Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN PERANG Abstract   PDF
Gracia In Junika Tatodi
 
Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen KEWENANGAN MELAKUKAN DISKRESI OLEH PENYIDIK MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN Abstract   PDF
Revico Patroli
 
Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen KEWENANGAN MENJUAL SENDIRI (PARATE EXECUTIE) ATAS JAMINAN KREDIT MENURUT UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Abstract   PDF
Chintia Budiman
 
Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen KEWENANGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Abstract   PDF
Daniel Armanado Weyasu
 
Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN INVESTASI MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Abstract   PDF
Frits Marannu Dapu
 
Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAKI DI BIDANG HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Abstract   PDF
Eben Paulus Muaja
 
Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen KEWENANGAN PENUNTUTAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Abstract   PDF
Rangga Trianggara Paonganan
 
501 - 525 of 1625 Items << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>