Vol. 4 No. 2 (2016): Lex Administratum

E Journal pada Bagian Hukum Adminisrtasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2016-02-10

Articles

KEKUASAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Flora Pricilla Kalalo
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Grandnaldo Yohanes Tindangen
- PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Imam Karim
- PDF
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Christanugra Philip
- PDF
IMPLEMENTASI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI INDONESIA

Silvester Jones Runtukahu
- PDF
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA BANK SYARIAH DENGAN NASABAH

Endirawati Endirawati
- PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Fransisco Norman Jean Tangkere
- PDF
KAJIAN YURIDIS TENTANG SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI OBJEK JAMINAN

Zulkarnain R. D. Latif
- PDF
SANKSI PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DPD DAN DPRD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

Aulia Rahman Ali
- PDF
KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG BERWENANG UNTUK MEMBUAT AKTA AUTENTIK

Alventura Bernard Pangemanan
- PDF
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Amelia M. K. Panambunan
- PDF
KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU ILEGAL

Yolanda Defrity Rompas
- PDF
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kezia Laloan
- PDF
BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Joshua Christian Korompis
- PDF
EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN

Gifard Majore
- PDF
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NARKOBA DI POLDA SULAWESI UTARA

Sheila Munthia Simamora
- PDF
RELEVANSI TINDAK PIDANA PELANGGARAN KETENTERAMAN RUMAH (PASAL 167 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) SEKARANG INI

Ryan Rori
- PDF
SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN DALAM PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Vinewyn Makahinsade
- PDF
HAK TERSANGKA DALAM PRA-PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

Richi Surapati
- PDF
KAJIAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KESOPANAN MENURUT PASAL 285 KUHP

Vistalio A. Liju
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Kartika Gabriela Rompis
- PDF
IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DALAM RANGKA â€œGOOD GOVERNANCEâ€

Meiske Mandey
- PDF

Vol. 4 No. 2 (2016): Lex Administratum

Articles

KEKUASAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

IMPLEMENTASI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI INDONESIA

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA BANK SYARIAH DENGAN NASABAH

KAJIAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KAJIAN YURIDIS TENTANG SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI OBJEK JAMINAN

SANKSI PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DPD DAN DPRD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG BERWENANG UNTUK MEMBUAT AKTA AUTENTIK

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU ILEGAL

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NARKOBA DI POLDA SULAWESI UTARA

RELEVANSI TINDAK PIDANA PELANGGARAN KETENTERAMAN RUMAH (PASAL 167 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) SEKARANG INI

SANKSI PIDANA PELAKU KEJAHATAN DALAM PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

HAK TERSANGKA DALAM PRA-PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

KAJIAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KESOPANAN MENURUT PASAL 285 KUHP

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DALAM RANGKA â€œGOOD GOVERNANCEâ€

Developed By

Information