Vol. 5 No. 5 (2017): Lex Administratum

Articles

• KAJIAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

  Billy Rompas

  • PDF

• PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DIKAITKAN DENGAN DELIK PIDANA PASAL 156 KUHP DI MEDIA SOSIAL

  Fitria Astuti

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PANITERA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KREDIT MACET

  Franky Ray Kairupan

  • PDF

• PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) SEBAGAI UPAYA MENANGGUHKAN EKSEKUSI

  Ivonne W. K. Maramis

  • PDF

• PENGALIHAN KREDIT AKIBAT DEBITOR TIDAK MAMPU MEMBAYAR CICILAN PERUMAHAN

  Andre Koraag

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK DI KOTA MANADO

  Alfando Mario Rumampuk

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELUNASAN KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERCERAIAN (KAJIAN PUTUSAN CERAI PADA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU)

  Chatrien Baginda

  • PDF

• PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

  Jasmine Samahati

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA BERSTATUS AGUNAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI

  Astriani Van Bone

  • PDF

• PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) SEBAGAI UPAYA MENANGGUHKAN EKSEKUSI

  Novita Elisabeth Morong

  • PDF

• PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK MASYARAKAT DITINJAU DARI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

  Yosephus Ary Sepdiandoko

  • PDF