Vol. 7 No. 2 (2019): Lex Administratum

Articles

• PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

  Meiling Merlina M. Ong

  • PDF

• TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN DALAM MEMBERANTAS DAN MENCEGAH MALADMINISTRASI

  Mejevti Kaligis

  • PDF

• TUGAS DAN WEWENANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

  Muchlis Adi Putra Wajong

  • PDF

• PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014

  Juhady Rizaldy Roringkon

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI

  Hanathasia Karrenina Kereh

  • PDF

• PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

  Febrian Leonardo Lumintang

  • PDF

• IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG DALAM PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

  Vernanda Yuniar Ulenaung

  • PDF

• KONSEP PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999

  Florensia Manengal

  • PDF

• KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN SUAKA ALAM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  Brayen Victoria Darael

  • PDF

• PEMBATALAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERNTAH DAERAH

  Abdul Rahmat Tamimu

  • PDF