Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Manado

Abstract

Dalam rangka mendukung strategi penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan. Untuk bantuan sosial sendiri secara nasional pemerintah menyalurkan bantuan kepada 10 juta keluarga dalam program keluarga harapan (PKH).  Bansos diberikan setiap tiga bulan Januari, April, Juli, Oktober. Program ini mendapat anggaran Rp28,7 triliun. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Sementara itu, khusus untuk Pengawasan anggaran Covid 19 sejak tahun 2020  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Penelitian ini berlokasi di Insoektorat Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado.

 

 

 

Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Bantuan Sosial, Pandemi